Jaringan Informasi &
Dokumentasi Hukum
Akses mudah, terpadu, dan transparan terhadap produk hukum daerah, peraturan perundang-undangan, dan informasi hukum Kota Ambon.
5 PRODUK HUKUM SERING DIDOWNLOAD
Produk hukum daerah Kota Ambon yang paling sering diunduh
PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN KOTA AMBON
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA AMBON TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2031
PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG TARIF AIR MINUM DALAM DAERAH KOTA AMBON
PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MUSIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PELAKSANA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA AMBON
BERITA & AGENDA TERKINI
Kota Ambon Raih Penghargaan Terbaik III Nasional Pengelola JDIH
Satu lagi prestasi diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon di tingkat Nasional dibawah kepemimpinan Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dan Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse.Kota bertajuk Manise kali ini berhasil meraih penghargaan Terbaik III kategori kota anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) tahun 2022.Menariknya lagi, Kota Ambon mengungguli dua kota besar di Indonesia yakni Kota Sukabumi dan Bandung yang berada di posisi terbaik IV dan V, sedangkan terbaik I dan II ditempat Kota Batam dan Bogor.Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona H. Laoly bahkan menyerahkan langsung penghargaan tersebut yang diterima Sekkot Agus Ririmasse mewakili Penjabat Walikota di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (18/10/22).Ririmasse kepada tim Media Center, mengakui penghargaan yang diterima Kota Ambon itu bertepatan dengan momentum kegiatan pertemuan nasional pengelola JDIH dengan tema: Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia.“Pemerintah maupun masyarakat Kota Ambon tentu bersyukur atas diterimanya penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI ini. Sebuah kebanggan pasca kasus hukum yang melanda kota ini beberapa waktu lalu,” ujarnya di sela – sela kegiatan.Baginya, penghargaan ini pun menjadi pelecut dan motivasi kepada Pemkot Ambon dan seluruh pegawai hingga level paling bawah di Desa/Negeri dan Kelurahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat baik dari aspek hukum, pendidikan, kesehatan, dan sosial.“Terutama guna memastikan Kota Ambon miliki satu data dokumen hukum Indonesia yang valid, akuntabel dan terintegrasi, serta terbuka atas setiap informasi hukum yang berkaitan kepentingan masyarakat dan pembangunan di Ibukota Provinsi Maluku” terangnya.Menurutnya, penghargaan ini bukanlah tujuan akhir tapi adalah bonus atas kerja keras seluruh jajaran OPD Pemkot Ambon selama ini, untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan birokrasi. Terutama karena dukungan masyarakat, swasta, akademisi, dan insan pers sebagai Pentahelix.“Hal ini sebagaimana yang sering ditekankan oleh Bapak Pj. Wali Kota diberbagai kesempatan, jika semua dilakukan, dikerjakan pakai hati yang mau melayani, maka hasil yang dicapai sudah pasti baik dan memuaskan,” tandas Sekkot.Sementara itu Plh. Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Kota Ambon selaku Pengelola JDIH, Lexy Manuputty menjelaskan JDIH meliputi produk hukum daerah, informasi hukum dan artikel hukum yang dapat diakses secara mudah, cepat, tepat dan akurat melalui website.“Pengelolaan JDIH sudah terintegrasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pusat JDIHN,” katanya.Dirinya menandaskan, pelaporan JDIH dilaksanakan per tahun melalui e- reporting, sehingga penghargaan yang diterima oleh Kota Ambon di tahun 2022 ini merupakan hasil penilaian pada tahun 2021.
24 Okt 2022
KOORDINASI INTEGRASI DENGAN BPHN DI JAKARTA, RABU 29 JUNI 2022
KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM (BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL) SEBAGAI PUSAT JDIHN, PADA TANGGAL 29 JUNI 2022 DI JAKARTA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA AMBON TELAH MELAKUKAN KOORDINASI, DEMI PENINGKATAN KUALITAS JARINGAN JDIHN DAN MENJAMIN TERCIPNYA PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM YANG TERPADU ANTARA ANGGOTA JDIHN GUNA MENJAMIN KETERSEDIAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM YANG LENGKAP DAN TERINTEGRASI DENGAN JDIHN SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN LAYANAN TERBAIK KEPADA PENGGUNA LAYANAN
12 Jul 2022
KOORDINASI PEGEMBANGAN APLIKASI SISKUM DENGAN PIHAK KE 3 DI YOGYAKARTA, 27 JUNI 2022
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA AMBON TELAH MELAKUKAN KOORDINASI PENGEMBANGAN APLIKASI SISKUM DENGAN PT. PILAR CITPA SOLUSI INTEGRATIKA DI JOGYAKARTA PADA HARI SENIN, TANGGAL 27 JUNI 2022 UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN INFORMASIH HUKUM SECARA LENGKAP, AKURAT, MUDAH DAN CEPAT
12 Jul 2022Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Hukum (SISKUM) sekaligus Launching Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Hotel Marina, Jl. Yan Paays Ambon
6 Mar 2018PEJABAT BAGIAN HUKUM
Lihat SemuaL. M. Manuputty, SH
Kepala Bagian Hukum
NIP. 19840923 2010011 011
Hendri Toisuta. SH
Kasubag Perundang undangan
NIP. 197911302010011015
Vanny M. Pitries, S.Sos
Kasubag Dokumentasi Hukum dan Umum
NIP. 19710410 199103 2 007
